Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Bangli dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangli, Wayan Mertha Suteja, bersama I Nengah Darsana, S.H., M.H., didampingi Sekretaris dan staf Komisi III DPRD Kabupaten Bangli. Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, I Gede Ngurah Sarjaya, yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, didampingi para Kepala Bidang, Kasubag Umum, Kepala Seksi, serta jajaran staf.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memaparkan berbagai strategi yang telah diterapkan dalam mengelola kepadatan arus lalu lintas, baik di kawasan perkotaan maupun pada akses menuju destinasi pariwisata. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pengaturan waktu nyala Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau traffic light sebagai langkah untuk mengendalikan volume kendaraan, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, serta meminimalkan potensi kemacetan pada simpang-simpang strategis.

Selain optimalisasi APILL, Dishub Buleleng juga secara rutin melaksanakan kegiatan Zona Pagi, Zona Sekolah, serta pengawasan dan penataan parkir di kawasan Titik Nol Kota Singaraja. Kegiatan tersebut didukung dengan penempatan personel lalu lintas dan petugas parkir pada titik-titik rawan kepadatan guna memberikan pelayanan pengaturan lalu lintas, menjaga ketertiban parkir, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam forum diskusi juga dijelaskan bahwa keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki peran strategis dalam mendukung keselamatan dan keamanan berlalu lintas, khususnya pada malam hari. Selain itu, pemanfaatan Terminal Barang sebagai lokasi rest area bagi kendaraan angkutan barang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan berat yang berhenti atau beristirahat di bahu jalan.

Kunjungan kerja ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan bertukar informasi mengenai pengelolaan transportasi serta lalu lintas di daerah. Diharapkan hasil diskusi tersebut dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan dan penerapan strategi yang efektif guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, berkeselamatan, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pelayanan publik di masing-masing daerah.