Biaya Hidup Tinggi, Puluhan Sopir Curahkan Aspirasi ke Dishub Buleleng

Puluhan sopir angkutan kota (angkot) mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai perhatian dan kesejahteraan sopir angkot. Mereka datang berkumpul, sekitar pukul 09.00 wita, dengan menggunakan kendaraan angkot masing-masing. Dalam tuntutannya para sopir mengaku ingin mendapatkan keadilan, berupa diberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Senin (1/12) pagi. Barisan mobil angkot berjejer di pelataran parkir kantor Dishub Buleleng. Para sopir dengan pakaian seadanya, tampak duduk rapi menunggu mediasi rekan-rekannya, yang tengah melakukan diskusi bersama Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan AP. Aspirasi ditunjukan sejumlah sopir, yang menuntut kebijakan pemerintah, berharap adanya tunjangan atas kenaikan tarif BBM dan tunjangan kesejahteraan.

Salah seorang sopir bernama Takjudin (50) mengatakan, setiap hari dia bersama rekan sopir lainnya, bekerja keras membanting stir, untuk menghidupi keluarga dan istri. Hanya saja, dengan pendapatan sopir yang minim, tingginya perawatan kendaraan dan ongkos bensin, membuatnya kelimpungan memenuhi tuntutan ekonomi kehidupan. “Kami berharap adanya kompensasi BBM terhadap kelangsungan kesejahteraan para sopir angkot. Antara kerja, pengeluaran dan penghasilan, sangat tidak sesuai. Walaupun ada pemberian subsidi 30 persen, tetapi penumpang masih saja sepi. Sekarang tarif mengantar di seputar kota Singaraja masih Rp. 5000,- dari rencana kesepakatan kami akan menaikan menjadi Rp. 7000 per orang,” ujarnya. Mengatasi keluhan sopir angkot di Singaraja, Dishub Buleleng mencoba mencari jalan keluar, dengan melakukan mediasi bersama beberapa perwakilan sopir dan dihadiri Kadinsos Buleleng Drs. Gede Komang, M.Si. Dishub Buleleng, dalam waktu dekat akan bekerjasama mengumpulkan database puluhan sopir angkot, untuk dikawal dibuatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Gunawan menegaskan, jika dahulu data dibawa dari Kabupaten menuju provinsi dan dipusat yang mengolah. Kini dikirim dari daerah, langsung diverifikasi, dilaporkan dan ditetapkan di pusat. “Sopir menjadi bagian penting dari Dishub Buleleng. Ketika mereka tidak mendapatkan bantuan KPS, memang mereka masuk ke dalam kelompok masyarakat kurang mampu. Kami sengaja melakukan mediasi dan mencari jalan keluar bersama, dengan berkordinasi bersama Dinsos Buleleng. Terkait kenaikan angkot dan angdes kami telah sepakat memberi subsidi 30 persen,”